
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Spotify mencakup ikhtisar terkait pendekatan kami, termasuk kebijakan, praktik, dan tindakan yang berhubungan dengan konten pengguna di seluruh layanan perantara Spotify. Laporan ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Spotify terkait pendekatan yang kami lakukan.
Aturan Platform Spotify menjabarkan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di seluruh layanan kami. Spotify menyadari pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ditetapkan secara internasional dan berkomitmen untuk menghormatinya. Kami berusaha keras untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, privasi, keselamatan, dan keamanan dalam pengembangan dan penegakan Aturan Platform kami sehingga kami dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi komunitas global kami. Kami secara konsisten berupaya mengatasi konten ilegal dan berbahaya yang diunggah oleh pengguna dengan tetap melindungi data dan hak dasar pengguna.
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Spotify 2024
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Spotify 2025 - Pendahuluan
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Utama Spotify 2025 (XLSX, download)
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Spotify for Artists 2025 (XLSX, download)
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Spotify for Authors 2025 (XLSX, download)
Laporan Transparansi Undang-Undang Layanan Digital Spotify for Creators 2025 (XLSX, download)
Spotify akan berupaya memberantas konten terorisme berbahaya jika ditemukan di platform. Kami bekerja sama dengan pihak berwenang dan mitra tepercaya untuk menangani masalah yang berdampak pada seluruh industri ini dan akan terus menyempurnakan proses internal kami untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang.
Sesuai dengan Peraturan Konten Terorisme Online, Laporan Transparansi Konten Terorisme Online Spotify memberikan gambaran umum tentang pendekatan kami terhadap konten teroris, termasuk cara kami mengidentifikasi dan menindak konten tersebut serta cara kami menanggapi perintah penghapusan dari lembaga pemerintahan yang berwenang di UE.